
Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan
Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Perancis
(Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland(Kerajaan
Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda.
Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa
di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk
mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon
mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia.
Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama
mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
A. Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung
perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib
rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan
kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa
pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya.
Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di
Indonesia adalah sebagai berikut.
I.) Bidang Birokrasi Pemerintahan
1. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping
gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang
penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan
31 kabupaten. Setiap prefektuurdikepalai oleh seorang residen (prefek)
yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi
beberapa bupati.
3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi
pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat
penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
II.) Bidang Hukum dan Peradilan
1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.
* Pengadilan untuk orang Eropa.
* Pengadilan untuk orang pribumi.
* Pengadilan untuk orang Timur Asing.
Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai
ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah
kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia,
Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap
bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi
besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.
III.) Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau
Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini.
1. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu
lintas pertahanan maupun perekonomian.
2. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang
menjadi 20.000 orang.
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu
dilakukan karena beliau tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat
blokade Inggris di lautan.
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan
Surabaya.
IV.) Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene
Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura (contingenten) dan
sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada
zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6. Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi
rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).
V.) Bidang Sosial
1. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk
membangun jalan Anyer-Panarukan.
2. Perbudakkan dibiarkan berkembang.
3. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau
sultan.
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
B. Akhir Kekuasaan Herman Willem Daendels
Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut.
1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan
kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa.
2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta,
dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan
manipulasi penjualan Istana Bogor.
4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.
Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels telah berbuat secara optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Russia.
sources --> Buku Sejarah untuk Kelas XI IPA, terbitan
Yudhistira. Di susun oleh M. Habib Mustopo dkk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar