1.
Urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat adalah sbb, kecuali
:
a. Pertahanan
dan keamanan
b. Moneter
dan fiscal nasional
c. Kesejahteraan
dan politik dalam negeri
d. Agama,
yustisi, politik luar negeri
2.
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintahan diatur dalam UU no 32 tahun 2004 pasal :
a. 10
ayat (3)
b. 10
ayat (4)
c. 13
ayat (2)
d. 13
ayat (3)
3.
Urusan secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan
daerah yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat :
a. Wajib
b. Pilihan
c. Alternatif
d. Wajar
4.
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 18 UU no 32 tahun 2004 antara lain :
a. Pengendalian
lingkungan hidup
b. Pelayanan
administrasi
c. Pelayanan
di bidang ketenagakerjaan
d. Ikut
serta dalam pertahanan kedaulatan negara
5.
Pemerintah daerah sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan daerah terdiri :
a. Dinas
daerah dan sekretaris daerah
b. Gubernur,
dinas daerah, dan sekretais daerah
c. Bupati
atau walikota dan perangkat daerah lainnya
d. Gubernur,
bupati atau walikota dan perangkat
daerah
6.
Maksud dan tujuan membuat kebijakan
public adalah sbb, kecuali :
a. Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
b. Melindungi
hak masyarakat
c. Mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat
d. Memberikan
kekuasaan tanpa batas pada daerah
7.
Menaati peraturan daerah berarti
menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena hasil musyawarah
tsb merupakan :
a. Kebulatan
pendapat penyelenggara pemerintah
b. Kesepakatan
bersama seluruh rakyat
c. Kebulatan
pendapat dari pimpinan daerah
d. Kesepakatan
seluruh rakyat melalui wakilnya di DPRD
8.
Suatu peraturan daerah dikatakan sah
apabila :
a. Dinyatakan
telah berlaku
b. Diajukan
atau diputuskan dalam sidang DPRD
c. Diumumkan
kepada masyarakat umum
d. Disetujui
DPRD dan disahkan kepala daerah
9.
Pelaksanaan otonomi daerah disara lebih
memberatkan pemerintah daerah yang :
a. Memiliki
jumlah penduduk yang besar
b. Memiliki
wilayah yang luas
c. Tidak
memiliki sumber pendapatan daerah
d. Wilayahnya
tidak memiliki lahan yang cukup
10.
Makna kesanggupan berperan serta untuk pelaksanaan
pembangunan adalah :
a. Kesanggupan
dalam mengisi pembangunan disegala bidang
b. Kesediaan
membantu pemerintahan dalam mensukseskan pembangunan nasional
c. Kesdiaan
dan kemampuan berperan serta untuk melaksanakan pembangunan
d. Kepercayaan
pada diri sendiri dan kesediaan dalam pelaksanaan pembangunan
11.
Partisipasi dan proaktif masyarakat
dalam perumusan kebijakan public di daerah sangat penting, karena :
a. Pemerintah
akan mudah memaksa masyarakat agar mematuhi kebijakan politik tersebut
b. Pemerintah
dan masyarakat harus bekerjasama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
c. Masyarakat
berhak menuntut segala kebutuhannya pada pemerintah
d. Masyarakat
adalah objek pelaksaan kebijaksanaan pemerintah
12.
Contoh peran serta masyarakat dlm
pemerintahan adalah :
a. Membantu
petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
b. Melaksanakan
sistem keamanan lingkungan di kampungnya
c. Membentuk
kelompok organisasi karang taruna
d. Memelihara
dan ikut melestarikan hewan langka
13.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah desa dilakukan oleh :
a. Badan
Perwkilan Desa
b. Lembaga
Musyawarah Desa
c. Anggota
masyarakat desa
d. Lembaga
Pemberdayaan Masyrakat Desa
14.
Sukses tidaknya pembangunan nasional
sangat bergantung pada :
a. Pemerintah
b. Bangsa/
Negara
c. Masyarakat
d. Segenap
masyarakat Indonesia
15.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan
menuju terwujudnya keadilan social sangat ditentukan oleh :
a. Sarana
dan prasarana yang ada
b. Kemajuan
teknologi modern
c. Besarnya
dana yang tersedia
d. Partisipasi
seluruh warga Negara dan pemerintah
16.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijkan public adalah :
a. Member
kesaksian dalam dengar pendapat public
b. Ikut
serta dalam berdemonstrasi
c. Menulis
surat kepada anggota dewan
d. Berusaha
meyakinkan pemerintah yang terkait agar menyetujuiya
17.
Sumber daa utama bagi pembangunan
nasional di Indonesia yang berasal dari rakyat terutama :
a. Devisa
impor
b. Ekspor
impor
c. Jasa
d. Pajak
18.
Kegiatan yang mencerminkan pelaksaan
otonomi daerah di lingkungan sekolah, contohnya :
a. Peserta
didik membantu guru dalam menyusun silabus untuk pelajaran
b. Peserta
didik melksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal piket yang berlaku
c. Peserta
didik mengatur keperluan uang saku sendiri untuk membantu orang tua
d. OSIS
menyusun jadwal pelajarannya sendiri
19.
Sikap mengembangkan kemampuan diri dalam
pembangunan, antara lain :
a. Suka
bekerja keras untk mengambil hati pemimpin
b. Menuntut
dikembangkannya sikap demokratis
c. Engembangkan
usaha untuk meraih keuntungan
d. Mengembangkan
kecerdasan yang tingi
20.
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur
urusan rumah tangga sendiri adalah Negara kesatuan dengan sistem :
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Dekonsentrasi
d. Otonomi
21.
Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat
yang dilaksanakan oleh guernur di daerah dalam bentuk :
a. APBN
b. APBD
c. Pendapatan
asli daerah
d. Pinjaman
luar negeri
22.
Berikut yang bukan merupakan pendapatan asli daerah adalah :
a. Retribusi
b. Jasa
giro
c. Pendapatan
bunga
d. Pajak
listrik
23.
Peraturan calon independen tentang
bupati/walikota, gubernur bahkan presiden dan wakil presiden yang ternyata
menimbulkan pro dan kontra merupakan tanggung jawab :
a. Presiden
b. MK
c. MA
d. Partai
politik
24.
Kebijakan yang menyangkut kepentingan
orang banyak disebut kebijakan :
a. Moneter
b. Luar
negeri
c. Public
d. Fiscal
25.
Peraturan pemerintah no 104 tahun 2004
mengatur tentang :
a. Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah
b. Dana
Perimbangan
c. Tugas
Pembantuan
d. Pinjaman
Daerah
26.
Berikut ini adalah tugas dan wewenang
DPRD, kecuali :
a. Memilih
anggota MPR yang berasal dari utusan daerah
b. Melaksanakan
pengawasan pelaksanaan peraturandaerah
c. Menampung
dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat
d. Membuat
APBD
27.
Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
a. Pimpinan,
komisi, dan panitia anggaran
b. Pimpinan,
wakil pimpinan, dan komisi
c. Ketua,
komisi, dan panitia khusus
d. Pimpinan,
komisi dan panitia ad hoc
28.
Berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan berlaku bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dalam
semangat Negara :
a. Federasi
b. Kesatuan
c. Serikat
d. Konfederasi
29.
Berikut ini adalah daerah provinsi di
wilayah Negara Indonesia yang merupakan hasil pemekaran setelah diberlakukannya
UU pemerintahan daerah yang baru, kecuali :
a. Bangka
Belitung
b. Maluku
utara
c. NAD
d. Banten
30.
Respos masyarakat terhadap sebuah
kebijakan public terbagi tiga, yaitu positif, negatif, dan antisipatif. Respons
masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
a. Menyampaikan
saran, dan usul secara lisan maupun tulisan
b. Menolak
peraturan karena tidak sesuai dengan keinginannya
c. Tidak
mendukung atau menolak peraturan perundangan
d. Menolak
karena dapat merugikan kepentingannya
31.
Perda yang dibuat oleh DPRD dan
pemerintah daerahada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Perda yang
tidak tertulis dinamakan :
a. Konvesi
b. Konvensitas
c. Konferensi
d. Konfeksi
32.
Dalam pemilihan kepala daerah, asas
pemilihan umum yang dipakai adalah :
a. Luber
dan tegas
b. Luber
dan jurdil
c. Keadilan
dan demokratis
d. Kejujuran
dan transparasi
33.
Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya
berlaku di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, tetapi juga berlaku di tingkat
desa, dimana kepala desa tidak lagi menjadi bawahan camat, tetapi langsung
menjadi bawahan :
a. BPD
b. Wedono
c. Walikota
d. Bupati
34.
Keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah yang mecakup kewenangan semua bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter, fiscal,
agama, dan kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah
disebut otonomi :
a. Pusat
b. Nyata
c. Luar
d. Daerah
35.
Sasaran yang ingin dicapai dalam otonomi
daerah adalah seperti berikut, kecuali
:
a. Mengahabiskan
potensi daerah yang bersangkutan
b. Kesetaraan
hubungan pusat dan daerah
c. Meningkatkan
rasa bangga, demokrasi, dan kesejahteraan daerah
d. Meningkatkan
pelayanan public dan pengembangan kreatiftas masyarakat
36.
Berikut ini merupakan dampak negative
dari pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a. Munculnya
sikap egosentrisme di daerah
b. Pembangunan
di daerah melebihi di pusat
c. Berkembangnya
tindak kejahatan di tingkat pusat
d. Hilangnya
koruspi, kolusi, dan nepotisme di pusat
37.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah,
maka daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal :
a. Mengelola
daerah sesuai potensi yang dliki
b. Politik
luar negeri yang bebas aktif
c. Pembuatan
kebijakan moneter dan pascal
d. Pembuatan
kebijakan dalam bidang hankam
38.
Factor pendukung yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a. Kemampuan
pejabat daerah dalam mengelola daerah
b. Sikap
mental dan partisipasi seluruh warga Negara
c. Pengawaan
dari masyarakat lewat media massa dan lembaga politik
d. Ketersediaan
dana dari pemerintah pusat dan bantuan luar negeri
39.
Kebijakan public yang dibuat pemerintah
daerah harus berorientasi pada :
a. Kondisi
lingkungan alam daerah
b. Kepentingan
rakyat di daerah
c. Kebutuhan
pemerintah daerah
d. Kehendak
kepala daerah
40.
BPD memiliki fungsi seperti berikut ini,
kecuali :
a. Menampung
aspirasi rakyat
b. Memilih
kepala desa
c. Membuatperaturan
desa
d. Mengayomi
adat istiadat
ada kunci jawabannya?
BalasHapus